BPPRD Rencanakan Toleransi Waktu Pembayaran PBB P2

 158 total views,  1 views today

Kepala Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong, Erwan. (Foto : Istimewa)

Tanjung, Mercubenua.net – Pandemi wabah virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berdampak pada perekonomian masyarakat.

Atas hal itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) setempat berencana memberikan toleransi pembayaran PBB P2 yang melebihi tempo tidak dikenakan denda hingga tanggal 31 Maret 2021.

Namun hal tersebut masih melihat kondisi perkembangan Covid -19 apakah berlangsung hingga akhir tahun 2020.

Kepala BPPRD Kabupaten Tabalong, Erwan beberapa waktu lalu di Aula Nan Serunai menuturkan seyogyanya pembayaran PBB P2 harus sudah tuntas pada 31 Desember. Namun, karena ada penyebaran virus corona kemungkinan menyebabkan wajib pajak ada kesulitan dalam melunasi pajak sehingga waktunya kita mundurkan.

Hal ini, lanjut Erwan masih dalam proses usulan kepada pimpinan untuk keputusan bupati atau peraturan bupati.

“Kami berharap 31 Desember itu sudah clean and clear, semuanya sudah bayar. Tapi kami masih mempelajari situasi yang ada ini kalau pandemi sampai bulan desember tentu ini ada kendala, maka nya kami ada pertimbangan untuk mengajukan permohonan membuat satu regulasi apakah keputusan bupati atau peraturan bupati sehingga kebijakan pembayaran PBB P2 ditahun 2020 bisa tolensi paling tidak sampai bulan maret 2021 tapi ini masih wacana,” terangnya.

Kembali, Erwan menegaskan rencana kebijakan toleransi pembayaran PBB P2 apabila covid -19 masih terjadi hingga akhir 2020. Apabila pandemi belum berakhir maka pembayaran PBB P2 yang melebihi tanggal jatuh tempo tidak dikenakan denda sampai tanggal 31 maret 2021.

Beberapa kebijakan yang telah diterapkan mengenai pembayaran PBB P2 sampai saat ini salah satunya adalah pemotongan tarif PBB P2 sebesar 75 persen kepada Janda atau Duda Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia dan Penuntut berdirinya Kabupaten Tabalong. Selain itu juga ada pemberlakuan batas minimal nilai PBB P2 sebesar 10 ribu rupiah. (mercubenua)