Penanganan Jalan Rusak Desa Hayup Terkendala Angkutan Lebihi Tonase

 376 total views,  1 views today

Noor Farida : Kita Harus Duduk Bersama

Komisi III DPRD Tabalong Tinjau jalan rusak di Desa Hayup. (Foto : Istimewa)

Tanjung, Mercubenua.net – Perbaikan jalan rusak sepanjang 3 KM di Desa Hayup, Kecamatan Haruai tergantung kesepakatan dengan PT. Astra Argo Lestari (AAL), sebab jalan kabupaten itu mutu atau kelas jalan tersebut adalah III C yang tonasenya tidak lebih dari 8 ton, sementara jalan tersebut juga dilalui angkutan kelapa sawit PT. AAL.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tabalong, Sunengsi, saat mendampingi Komisi 3 DPRD Tabalong meninjau kondisi jalan itu.

“Untuk kesepakatan selanjutnya adalah dari pihak PT. Astra, apakah angkutannya masih melalui jalan tersebut ? kalau mereka tidak lagi melalui jalan itu, mungkin tahun kedepannya bisa kita tangani lebih lanjut lagi. Sebab Posisi jalan tersebut menjadi kelewatan angkutan kelapa sawit, untuk jalan kabupaten kelas jalan kita adalah kelas III C dimana tonasenya adalah 8 ton sedangkan beban yang lewat untuk angkutan tersebut lebih dari 8 ton,” terang Sunengsi.

Lanjut Sunengsi mengungkapkan, pada tahun 2019 kemaren, Dinas PUPR sudah melakukan pemeliharaan berupa pelebaran dan pengaspalan jalur ruas jalan tersebut. Namun karena adanya keterbatasan anggaran dan juga melihat kondisi jalan yang juga dilewati angkutan kelapa sawit yang melebihi tonase maka ada beberapa KM ruas jalan dipertigaan (simpang tiga, red) Desa Hayup, kecamatan Haruai yang belum diaspal.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak PUPR, Ketua Komisi III DPRD Tabalong, H. Supoyo membenarkan. Menurutnya apabila jalan tersebut terus dilewati dengan tonase beban yang berat itu biaya pemeliharannya akan tidak efektif.

“Untuk kepentingan masyarakat, PUPR bisa segera melakukan perawatan dan perbaikan terhadap jalan tersebut. Sementara untuk angkutan kelapa sawit PT. Astra yang melebihi tonase dialihkan kejalan lain supaya jangan melewati jalan kabupaten atau membuat jalan sendiri,” pintanya.

Sementara Anggota Komisi 3 DPRD Tabalong, Hj. Noor Farida terkait jalan tersebut meminta agar semua pihak bisa duduk bersama untuk segera menyelasaikan permasalahan jalan tersebut.

“Kita harus duduk bersama untuk kejelasan permasalahan jalan sepanjang 3 KM ini, untuk menunjukan apakah jalan ini ada di HGU PT. Astra atau milik kabupaten, kalau jalan ini milik kabupaten, angkutan yang melebihi tonase tersebut tidak boleh melewati jalan itu,” jelasnya. (mercubenua)