DPRD Tabalong Sampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Perubahan APBD Tahun 2020

 144 total views,  1 views today

“Seperti yang disampaikan Hanafi Gobet, terhadap perubahan Anggaran APBD 2020, DPRD Tabalong berharap SKPD agar mematuhi dan menaati hasil kesepakatan pembahasan.”

Tanjung, Mercubenua.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong menggelar Rapat Paripurna ke 19 masa sidang III dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Perubahan APBD Tahun 2020.

Menurut Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabalong dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibacakan Anggota Legislatif dari Partai Demokrat, Hanafi Gobet, di ruang rapat paripurna, Selasa (1/9) kemaren, diketahui ada penambahan anggaran dengan total Rp 9.116.186.315.

Seperti yang disampaikan Hanafi Gobet, terhadap perubahan Anggaran APBD 2020, DPRD Tabalong berharap SKPD agar mematuhi dan menaati hasil kesepakatan pembahasan.

Tidak semua SKPD mengalami penambahan anggaran, sebagian instansi yang besar pagunya tetap dan hanya mengalami pergeseran antar kegiatan seperti di Disporapar, Dinkes, Inspektorat, DLH, Dinsos, BPPRD dan BKPP.

Adapun rincian SKPD yang mengalami penambahan anggaran hasil dari pembahasan TAPD dengan Badan Anggaran ialah, Dinas Koperasi UKM, Dinas PUPR, Diskominfo dan Statistik, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Disdukcapil, Kesbangpol, BPKAD, Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, DPMPTSP, Dishub, Kecamatan Bintang Ara, Muara Harus, Tanjung, Upau, Pugaan, Tanta, Jaro, Haruai, DPMPD, BAPPEDA, dan SET DPRD.

Selain itu, anggaran pada Sekretariat Daerah (Setda) juga mengalami pengurangan Rp. 700 juta dan Dinas Pendidikan sekitar Rp 88 juta lebih.

Bupati Tabalong, Drs. H. Anang Syakhfiani, M. Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendapat akhir fraksi menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Pada kesempatan itu Bupati menyampaikan finalisasi perubahan APBD Tabalong, bahwa ada perubahan target pendapatan daerah untuk tahun 2020 semula diasumsikan sebesar Rp 1.454.630.484.800 berubah menjadi Rp 1.494.849.542.439,04.

Bupati membeberkan proyeksi Belanja daerah juga berubah. Jika sebelumnya diproyeksi sekitar Rp 1.542.770.678.800 berubah menjadi Rp 1.649.322.119.691,72.

Lebih lanjut bupati mengungkapkan, meski terdapat defisit anggaran sebesar Rp 154.472.577.252, 68, namun dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. (din)