Setujui RAPBD 2021, Fraksi Gerindra Pinta Daerah Perhatikan Ini

 147 total views,  1 views today

Foto : Hj. Nor Farida, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Tabalong saat bacakan pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD Tabalong Tahun 2021

“Kita akan menghadapi masa sulit dan kita dapat pastikan walaupun RAPBD Tabalong tahun 2021 telah kita bahas bersama-sama, namun masih banyak hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya realisasi anggaran agar disusun skala prioritas, yang betul-betul menyentuh kehidupan masyaraat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, menunda pengeluaran tidak penting serta memprioritaskan program-program kerja yang terefocusing pada penganggaran tahun 2020. Dana-dana yang bersumber dari pemerintah yang lebih atas seperti dana bagi hasil daerah agar betul-betul diperjuangkan dan harus lebih proaktif,” terang Nor Farida.

Tanjung, Mercubenua.net – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk waspada dari ketergantungan dana Pemerintah Pusat agar APBD tidak terganggu.

Fraksi Gerindra juga menyarankan agar program kerja dapat dicapai dengan baik, struktur APBD harus ada terobosan/ inovasi baru.

Hal tersebut dikatakan Ketua fraksi Partai Gerindra, Hj. Nor Farida, SE dalam kesempatan penyampaian pendapat akhir terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD Tabalong Ke-24 masa Sidang III Tahun 2020, Selasa, (17/11/ 2020), kemaren.

Melalui Nor Farida, Fraksi Gerindra mengharapkan terobosan/ inovasi baru tersebut diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian daerah, termasuk penanganan orang tidak mampu dan masalah lapangan kerja.

“Kita perlu kehati-hatian, ketergantungan kita dari dana pemerintah pusat harus diwaspadai agar APBD kita tidak terganggu. Pada APBD tahun 2021 agar program kerja dapat dicapai dengan baik kami sarankan struktur APBD harus ada terobosan-terobosan baru dan tidak linear seperti yang ada selama ini,” beber Nor Farida.

Fraksi Gerindra juga menyampaikan gambaran kondisi nasional sekarang, yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, lanjut Nor Farida, tingkat ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi kepada pemerintah pusat. “Hal itu tercermin dari APBD, yang mana lebih dari 80% pendanaan APBD kita terbesar dari Pemerintah Pusat. Hal itu terjadi karena peraturan yang mangatur seperti itu,” kata Farida.

Dengan keadaan nasional sekarang, Fraksi Gerindra menganggap kondisi tersebut akan mempengaruhi penerimaan APBD, meski daerah tersebut kaya akan sumber daya alam yang berkontribusi pada pendapatan Negara seperti minyak, gas bumi, batu bara, kayu dan lain sebagainya.

“Didaerah kita royalty yang kita terima tidak seberapa. Apakah selamanya seperti itu ? dan kami jawab tidak, karena sangat mungkin bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali,” tambah Nor Farida lagi.

Hal itu menurut Fraksi Gerindra cukup memprihatinkan terhadap eksistensi daerah yang secara pelan kewenangannya dipreteli oleh Pemerintah yang lebih atas dan bukan tidak mungkin nanti daerah hanya menjadi daerah otonom semu atau daerah administratif saja, seperti halnya kecamatan yang serba sentralistis.

Berkaitan dengan kondisi tersebut yang diprediksi bisa mempengaruhi penerimaan APBD dan keadaan yang tidak menguntungkan daerah serta masyarakat, Fraksi Gerindra memandang APBD Tabalong Tahun 2021 perlu memperhatikan realisasi anggaran dengan skala prioritas yang betul-betul menyentuh kehidupan masyaraat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dimasyarakat serta memperjuangkan dana-dana yang bersumber dari pemerintah yang lebih atas.

“Kita akan menghadapi masa sulit dan kita dapat pastikan walaupun RAPBD Tabalong tahun 2021 telah kita bahas bersama-sama, namun masih banyak hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya realisasi anggaran agar disusun skala prioritas, yang betul-betul menyentuh kehidupan masyaraat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, menunda pengeluaran tidak penting serta memprioritaskan program-program kerja yang terefocusing pada penganggaran tahun 2020. Dana-dana yang bersumber dari pemerintah yang lebih atas seperti dana bagi hasil daerah agar betul-betul diperjuangkan dan harus lebih proaktif,” terang Nor Farida. (din)