Meningkatkan Martabat Daerah, Komisi I DPRD Tabalong Bahas Raperda PPNS

 49 total views,  1 views today

Foto: Istimewa

“Pembahasan raperda PPNS ini sudah berjalan empat kali pertemuan, karena pembahasan substansi materi sangat detail dan hati-hati. Kita membahas pasal per pasal supaya mudah diterapkan sesuai keperluan, mungkin tiga kali pertemuan lagi Raperda ini sudah finishing”, jelas Supriani.

TANJUNG, Mercubenua.net – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong kembali melakukan rapat pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Raperda tersebut bertujuan untuk penegakan peraturan daerah agar dapat melakukan penyidikan sampai ke peradilan. Pasalnya, sebelum ada penyidik PNS penanganan kasus terhadap pelanggaran peraturan daerah tidak bisa sampai ke meja peradilan.

Ketua Komisi I DPRD Tabalong H Supriani mengungkapkan Raperda Penyidik PNS telah rampung dibahas sekitar 60 persen.

“Pembahasan raperda PPNS ini sudah berjalan empat kali pertemuan, karena pembahasan substansi materi sangat detail dan hati-hati. Kita membahas pasal per pasal supaya mudah diterapkan sesuai keperluan, mungkin tiga kali pertemuan lagi Raperda ini sudah finishing”, jelas Supriani.

Ia meminta SKPD yang berkompeten perlu menyiapkan dan mengusulkan orang-orang kepada kepala daerah untuk menjadi tenaga PPNS untuk menjalani diklat, pasalnya untuk tenaga ini perlu pendidikan khusus.

Sementara Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Satpol PP Tabalong, Suriyani menyebutkan Perda Penyidik PNS adalah untuk meningkatkan kewibawaan pemerintah daerah.

“Ada persamaan persepsi dengan pihak DPRD bahwasanya raperda tersebut perlu dijadikan raperda untuk meningkatkan kewibawaan pemerintah daerah”, ujar Suriyani.

Menurut Suriyani selama ini pihaknya melakukan penegakan terhadap pelaku pelanggar peraturan daerah masih memberikan sanksi relatif ringan. Sanksi berupa teguran lisan, tertulis hingga penertiban.

“Perda ini nanti dapat melakukan proses penyidikan hingga memberikan putusan sanksi berat berupa denda dan kurungan. Tindak pidana tipiring karena melanggar peraturan daerah. Misalnya seperti membuang sampah di sungai atau menyetrum ikan atau menggelar dagangan di tempat yang dilarang berjualan “, jelasnya. (din)