Akomodir Kebutuhan Adat Melalui ADD, Abdul Hadi Konsultasi Ke Kementerian Desa dan Keuangan RI

231 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Foto : Istimewa

Jakarta, Mercubenua.net – Dalam rangka memaksimalkan cara pengelolaan Alokasi Dana Desa, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, H. Abdul Hadi dan M. Ifdali lakukan konsultasi ke Kementerian Desa dan Keuangan RI di Jakarta, Jum’at (24/1/2020).

Kedatangan H. Abdul Hadi dan M. Ifdali disambut oleh Bagian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Felix dan Yadi Hadian, Subdit Dana Desa Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Pada kesempatan tersebut mereka melakukan sharring berbagai hal terkait ADD, termasuk menyampaikan keberadaan kelembagaan adat di Banua Sanggam apakah bisa segala kebutuhan terkomodir melalui ADD, proses penyaluran dana serta prioritas penggunaan dana tersebut.

Sesuai UU No 06 Tahun 2014, Bagian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Felix menjelaskan, Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan perkara masyarakat, hak asal usul/hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi Dana ADD atau Pendapatan Asli Desa Bisa di gunakan untuk Tunjangan atau Mengaji Kepala Adat/Mantir di Desa Tersebut.

Sementara itu, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Seperti membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Untuk penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Proses penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan dan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

“Sesuai Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi RI No 11 Tahun 2019,” pungkas Felix (HumasSetwan/din)