H. Helmi, SH : Pemerintah Jangan Terlalu Mengejar Penghargaan Dan Pencitraan Sehingga Perencanaan Melenceng

 346 total views,  2 views today

Tanjung, Mercubenua.net – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara LSM Forkord yang diagendakan DPRD Kabupaten Tabalong dengan menghadirkan beberapa SKPD tekhnis berjalan cukup menarik karena agenda yang diusung yaitu Perencanaan Pemerintah untuk Anggaran Tahun 2020.

Acara yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tabalong, Jurni, SE, dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai I, Kamis (13/2) kemarin.

Menurut Jurni SE, Untuk waktu RDP jangan di batasi dan jangan mengikat karena kami memang jadwalkan khusus hari ini untuk LSM. Dan keinginan pimpinan rapat tersebut disetujui oleh anggota DPRD, LSM dan SKPD dengan waktu 4 jam.

Drs. Mahdinor, M.Si, Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong yang diminta untuk menjelaskan tentang Perencanaan Tahun 2020 sesuai tema yang dibahas yaitu Perencanaan 2020 yang sudah di Paripurnakan DPRD dan tinggal pelaksanaan.

Lanjut Mahdi sapaan akrabnya, Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tabalong mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2020.

“Dalam prediksi yang kita susun, capaian Pertumbuhan Ekonomi 3,82%, pengangguran kita harap turun 3,1% jadi 3,09%, angka harapan hidup 70,01% dan tahun ini menjadi 70,02%, lama sekolah 12,86 tahun, dan sekarang 13,0 tahun, inplasi kita sangat terkendali 2,09% dan kita berharap turun ini menjadi 1,110%,” terang Mahdi.

Melengkapi apa yang di sampaikan kepala Bappeda tadi, publikasinya sudah beredar pada Tahun 2020 Tabalong sudah menetapkan Peraturan Daerah yang tertuang dalam APBD tanggal 16 Desember 2019 dan Perdanya secara ringkas memuat pendapatan belanja, komponen belanja di bagi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

“Untuk kegiatan menggunakan belanja langsung, ketika disanding pendapatan dan belanja kita mengalami defisit Rp88 Milyar lebih,” jelas Yuzan Noor, Kepala BPKAD menambahkan.

Sedangkan Irwan Susandi, Koordinator LSM Forkord, Bagaimana RDP ini bisa menindak lanjuti Perencanaan sudah tertuang dalam Perda, kami LSM yang bersifat lunak dan masing masing berbadan hukum, pertemuan ini bukan mencari penyakit atau mencari siapa yang salah.

“Setelah saya pelajari dari dana APBD kurang lebih Rp1,5 T itu tidak sedikitpun mengakomodir Pokir DPRD dari hasil Reses, memang saya menilai tidak semua aspirasi bisa dikabulkan sesuai Musrenbang. Kalau saya boleh usul, bagaimana kalau anggaran daerah dialokasikan juga untuk Pokir DPRD karena para anggota DPRD yang Reses setahun 3 kali begitu anggaran berjalan aspirasi masyarakat tidak dikabulkan. Istilah kerennya Pemberi Harapan Palsu (PHP). Dan Pak Mahdi sekarang yang kami kenal jauh berbeda dengan Pak Mahdi sewaktu menjabat di Bagian Ekobang, tegas, lugas dan mantap” terang Iwan Pagat.

Menurut Irwansyah atau biasa disebut Iwan Wong, bisakah Perencanaan yang sudah di Perda kan tersebut dibuka secara luas (Online) agar semua masyarakat/publik bisa mengetahuinya dan ini sesuai dengan amanah UU Keterbukaan publik.

“Ngapain lagi di bahas, karena ini sudah di Perdakan sehingga pembicaraan ini diharapkan tidak menjadi bias,” harap Iwan.

Sementara itu beberapa Ketua LSM banyak menyoroti tentang Tabalong pasca banjir.

Karena menurut mereka bantuan pemerintah kurang terlihat dibandingkan organisasi lain yang sangat peduli dengan masyarakat yang terkena musibah banjir.

Selain pasca banjir mereka juga menyoroti kerusakan jalan, jembatan, pengairan serta batu bara untuk menghidupi PLTU PT. MSW dan PT. TPI yang sudah sekian lama beroperasi tapi tidak dihitung sebagai royalti.

Tidak ketinggalan juga TV Tabalong yang hanya menyiarkan wawancara saja. Mereka mengharapkan sewaktu rapat-rapat disiarkan secara live.

“Memang kita akui selama ini keterbukaan Perencanaan hanya sampai RKPD, tapi kami memang didesak pemerintah pusat untuk keterbukaan ini. Kedepan Bappeda akan konek dengan BPKAD untuk menyuguhkan Perencanaan yang dipandu oleh BPKP,” terang Mahdi.

Salah seorang anggota DPRD, H. Akhmad Helmi, SH menjelaskan kepada peserta rapat, bahwa sikap kami di DPRD terhadap Pemerintah daerah sangat jelas, khususnya kami di Komisi III sudah mengkritisi Perencanaan yang dilakukan Bappeda (Pemerintah).

Perencanaan yang dilaksanakan tidak hanya semata-mata untuk mengejar Penghargaan dan Pencitraan sedangkan Perencanaan melenceng.

“Kami juga di Komisi III sudah melakukakan rapat kerja dan tinjauan lapangan dengan PUPR terkait pembangunan infrastruktur yang masih tahap pemeliharaan atau yang belum selesai,” jelas Helmi.

Sedangkan Mursalin SE dari Komisi II Dapil Utara, menanggapi masalah Pokir. Pokir bukan bicara dana namun kegiatan kita menyerap aspirasi masyarakat.

Kadang ada kontraktor yang bicara melaksanakan pembangunan arahan anggota dewan.

Sedangkan mengenai sawah di Kecamatan Upau bukan sawah tadah hujan, namun ketika PT Conch mengambil air dengan seenaknya itu menjadi sebuah persoalan.

“Apalagi ada kontraktor pembuatan irigasi dipalak oleh preman-preman yang meminta- minta terasuk ancaman yang bisa menghambat pembangunan didaerah. Sedangkan masalah banjir, kami termasuk digaris depan untuk menolong warga,” tegas Mursalin.

“Kami ucapkan terima kepada kawan-kawan LSM yang tergabung dalam Forkord yang menyuarakan masalah Pokir DPRD. Memang kami tahun 2020 ini meminta kepada pemerintah daerah untuk menyetujui Pokir anggota DPRD per orang 3 titik, jadi kalau 30 anggota x 3 sama dengan 90 titik. Titik-titik terbagi diseluruh SKPD. Sedangkan penyebar luasan informasi lewat TV Tabalong, diharapkan TV Tabalong bisa menyiarkan secara langsung rapat-rapat di DPRD. Kalau live warga tahu siapa saja anggota DPRD yang memperjuangkan konstituinnya. Masalah anggaran TV mungkin tidak masalah,” pungkas Jurni. (Tim)