Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan

 337 total views,  1 views today

Komisi III DPRD Tabalong Gelar Rapat Kerja dengan PT Adaro Indonesia

Tanjung, Mercubenua.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong meminta penjelasan PT Adaro Indonesia mengenai upaya pengembalian lahan pasca tambang.

Terkait reklamasi lahan, PT Adaro Indonesia diharapkan agar menanganinya dengan serius dan maksimal serta dewan setempat juga mendorong untuk pembangunan Pariwisata di Tabalong.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong, H. Supoyo saat Rapat Kerja Komisi III dengan PT Adaro, Senin (17/2/2020) kemaren di Ruang Rapat Komisi III lantai 2 Sekretariat Dewan terkait Reklamasi Lahan Pasca Tambang.

“Terkait Reklamasi agar ditangani secara serius, agar beberapa tahun tahun kedepan Tabalong tetap jaya tidak menjadi kota mati. Saran kami pascatambang diarahkan ke program perkebunan karet yaitu PIR, agar masyarakat Tabalong bisa menikmati jika tambang sudah tidak ada lagi”, kata Supoyo.

Seperti yang disampaikan HSE DIV Adaro Indonesia, Didik T, terkait lahan pasca tambang pihaknya (PT Adaro, red) sudah berkerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk perencanaan apabila Adaro sudah tidak ada lagi.

Lanjut Didik, dalam perencanaan tersebut pihaknya sudah sepakat sejak awal bahwa sebelum selesai sudah ada rencana lahannya yang sesuai dengan RDTR Tabalong. Sementara untuk kawasan Hutan nanti akan kembali ke Departemen Kehutanan sesuai dengan pinjam pakainya.

“Setelah 2022 maka muara lahanya akan mengecil, tetapi kalo sekarang karena masih aktif jadi tidak bisa diperkecil, secara karestatistik tambang itu masih sangat wajar karena lahan tersebut masih aktif,” jelas Didik.

Didik mengungkapkan terkait reklamasi ini pihaknya sudah memikirkan sampai 2042 jika masih dikasih ijin.

“Tahun 2020-2042 grafik penambangannya menurun dan Reklamasi tambangnya akan naik. Untuk sumber bibit reklamasi kami sudah bekerjasama dengan BUMDES Maburai untuk mengelolanya,” bebernya.

Lebih jauh Didik menjelaskan pihaknya juga sudah mendapat arahan dari kementerian KLHK untuk bersinergi dengan Pemerintah Tabalong karena akan menjadi penyangga ibu kota, dan juga agar melihat peluang dalam bidang Pariwisata.

Sementara, Anggota Komisi III DPRD Tabalong, Hj. Noor Farida, SE saat rapat mempertanyakan bagaimana jaminan PT Adaro terkait reklamasi lahan tersebut sebab pada 2022 akan berakhir kontraknya apabila tidak ada ijin perpanjangan.

“Kami butuh tanggungjawab yang besar dari PT Adaro yang akan berakhir tahun 2022 jika tidak ada perpanjangangan, dan bagaimana jaminan PT Adaro jika tidak ada perpanjangan, jika tidak dipikirkan sekarang mau jadi apa Tabalong kedepan,” ujar Farida.

Ia meminta PT Adaro secepatnya melakukan eksen dan jangan terlalu lamban dalam menangani reklamasi. Ia ingin kepastian lahan yang direklamasi jangan digugat lagi dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan Kabupaten Tabalong.

Farida juga meminta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat PT Adaro bisa segera memberikan sesuatu dilahan reklamasi seperti lahan pertanian, perkebunan dan wisata.

“PT Adaro segera membuat kepastian, bahwa mereka akan segera memberikan sesuatu untuk bisa dinikmati anak cucu kita nanti, seperti yang sudah direncanakan pasca tambang ada lahan pertanian, perkebunan dan wisata,” pinta Noor Farida.

Selain itu, Akhmad Helmi, SH anggota Komisi III DPRD Tabalong, menyampaikan pihaknya akan terus mengawal komitmen perusahaan terkait reklamasi lahan pasca tambang.

Ia juga mempertanyakan zona pascatambang yang akan disepakati menjadi objek wisata yang berskala nasional.

“Harapan kami dengan zona pascatambang, yang mana saja yang kita sepakati yg menjadi objek wisata yang bersekala nasional. Bagaimana kalau kita belajar dari Provinsi terdekat contohnya Kaltim dengan adanya keberadaan KPC, yang dulu Desa tertinggal hingga sekarang menjadi Kota/Kabupaten dengan keberadaan KPC, kemudian bagaimana dengan keberadaan PT Adaro?,” bebernya.

Lebih Lanjut, politisi Partai PKB ini menyebutkan Bahwa izin PKP2B PT Adaro Energi Tbk akan berahir tahun 2022 dengan luas areal konsesi 34.000 hektar lebih. Sedangkan menurut regulasi yang ada disebutkan utk IUP yang baru maksimal hanya 15.000 hektar. (din)