1,948 total views, 1 views today
Filsafat Menyikapi PSU
Oleh: Kadarisman
Pemerhati Politik Banua
Pilkada Gubernur Kalsel telah menyita banyak sumber daya. Harapannya PSU pada 9 juni 2021 lalu menjadi ruang untuk menyudahi perebutan kekuasaan yang kelak hanya dijalankan kurang lebih tiga tahun ke depan. Kebaikan yang lebih besar untuk masyarakat harus didahulukan, karena kesempatan dan diri kita memiliki keterbatasan.
Menyadari bahwa kita adalah terbatas menjadi penting. Jika tidak, kita terjerambab dalam kealfaan, bahwa ada Tuhan Maha Tidak Terbatas.
Merasa hebat, merasa ahli, kaya dan berkuasa membuat lupa bahwa semuanya akan diminta kembali oleh Maha Pemberi dan Pencipta.
Lupa bahwa diri ini terbatas kerap mengundang rasa takut. Takut kalah dalam pemilihan gubernur atau bupati misalnya. Takut kalau bisnis menjadi lumpuh bangkrut. Takut riset desertasinya gagal. Penguasa takut kalau-kalau kelompok agama jadi batu sandungan kekuasaan.
Padahal rasa takut adalah sumber penderitaan hidup. Takut adalah satu dari dua emosi dasar manusia yang melahirkan keputus asaan, kecemasan, kekuatiran, tidak bahagia, marah, nyinyir dll.
Semua emosi itu lahir dari perasaan tidak sadar bahwa kita serba terbatas lalu merasa mampu mengendalikan segalanya, padahal bahwa Tuhan lah yang tidak terbatas.
Lantas tak bolehkah kita merasa takut atau sedih? Begini, semesta ini adalah musik Ilahi. Kehidupan manusia bagai tariannya. Semuanya indah. Sakit juga indah. Duka cita juga indah. kekalahan juga keindahan. Semuanya adalah keindahan.
Tapi benarkah tidak ada rasa takut atau sedih sama sekali? Jawabnya ada, tapi nuansa yang tak sama: ketakutan muncul manakala bertentangan dengan aturan Tuhan. Kesedihan muncul mana kala khilap dalam larangan Tuhan.
Karena manusia diciptakan dengan keadaan lemah tak berani menentang Tuhan yang menjadi sandarannya secara total. Takut salah bersandar kepada selain Tuhan.
Jika dikaitkan dengan hasil PSU pemilihan gubernur Kalsel 9 Juni 2021 tadi, lantas apa sikap seorang politisi seharusnya?
Dalam konteks kehambaan, tak ada yang perlu dirisaukan. Karena semua ikhtiar telah dijalankan. Ikhtiar hukum, ikhtiar zahir, ikhtiar lahir bathin sudah pada titik maksimal. Jika sudah demikian hal harus dipahami adalah masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya dan bermukim dalam kehidupan Tuhan yang telah mengatur kehidupan.
Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara kehidupan ini diwarnai oleh dualisme: baik dan buruk. Selanjutnya ada benar dan salah, ada gembira dan kesedihan.
Tugas seorang politisi adalah menyeru dan mengedukasi konstituen kepada politik yang mendidik dan menjujung harkat serta martabat bangsanya sendiri. Jika kemudian masih terjadi kealfaan demokrasi, penyimpangan mekanisme dari yang seharusnya atau singkatnya kalah dalam pertandingan, maka itu menunjukkan betapa Allah Maha Berkuasa. Kita hanya diberi kesempatan untuk melakukan ikhtiar terbaik, tapi hasil akhir adalah mutlak urusan Allah. Jangan kemudian kita melawan Allah dengan tanpa sadar.
Kekalahan dalam kontestasi pilkada adalah kekalahan dalam tataran hukum alam. Kejadian kekalahan menitipkan pengajaran agar siapapun dapat mengambil substansi hikmahnya untuk masa depan yang lebih menjanjikan.
Kerap kali kekalahan menjadi tangga kemenangan. Kita tengok saja Presiden Amerika Serikat sekarang, Joe Biden. Dia seorang politisi yang akrab dengan kegagalan dalam politik. Hal paling menonjol bagaimana, Joe Biden gagal dua kali untuk menuju pencapresan negara adi daya tersebut pada tahun 1987 dan 2007.
Contoh yang lebih dekat, Bupati Tabalong saat ini, Anang Syakhfiani adalah orang yang pernah gagal dalam kontestasi pilkada. Kegagalan itu yang menjadikannya sebagai Bupati Tabalong sekarang.
Bupati Balangan sekarang, Abdul Hadi juga seornag yang pernah gagal hendak mengikuti pencalonan di masa lalunya.
Jadi kegagalan itu pun kebaikan. Hal yang bisa menjadi tidak baik kalau kita salah memberikan tafsir atau sebuah kejadian. Kemenangan adalah ujian, kekalahan adalah sebuah hikmah.
Cara Allah memberikan jalan kehidupan pada seseorang tak pernah salah. Karena boleh jadi harapan yang tak terpenuhi itu adalah keburukkan bagi kita. Apa yang Allah tetapkan atas kita justru itu lebih baik dari yang kita inginkan.
Restorasi Politik
Dalam bahasa fisafat, politik adalah ikhtiar untuk menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Proses politik adalah mekanisme kemaslahatan dan kebaikan disamping juga mekanisme dalam bingkai aturan dan regulasi hukum.
Ketika hukum berbicara tentang hitam putih, salah dan benar, maka politik berbicara maslahat dan kebaikan, kebersamaan dan kedamaian. Itu sebab mekanisme politik tidak selalu mengedepankan aspek hukum karena menimbang aspek kebermanfaatannya buat khalayak bukan buat kepentingan selain itu.
Itulah pula mengapa politik begitu dinamis, karena di dalamnya menyediakan ruang kompromi kebaikan dan kemaslahatan. Walau juga mesti diakui tersisipi ruang deal penghiatan. Namun kembali kepada kekuatan hati nurani, karena kekuatan kompromi adalah bagian tak terlepas dari karunia Allah. Penyimpangan dalam politik sangat besar terjadi, tetapi ikhtiar menyelematkan politik dari berbagai distorsi obsesi politik harus terus disuarakan demi menjaga demokrasi yang sesungguhnya.
Elit politik, termasuk peserta kontestasi pemilu penting menurunkan ego masing-masing untuk melakukan hal yang lebih kongkrit untuk menjaga kondusifitas dan keberlanjutan pembangunan di Banua.
Masing-masing pihak mesti mengenyampingkan kalah menang dalam menginisasi untuk bertemu. Bertemu sama sekali tidak terkait dengan kalah menang. Inisiasi bisa dilakukan oleh kedua belah pihak agar memberi pesan dan pendidikan politik yang baik. Namun bertemu tidak sama dengan membenarkan yang keliru, tapi semata lebih kepada mendahulukan kepentingan masyarakat Banua.
Sebuah restorasi politik dapat dijadikan pilihan agar suasana pasca pilkada tidak menciptakan jurang perpecahan. Restorasi politik ini mesti didahului oleh tokoh utama yang jadi peserta pilkada. Namun peran ini tidak semata tersentral kepada kontestan itu, tetapi harus pula dilakukan secara bersama-sama oleh pihak lainnya, seperti awak partai politik, tim sukses kedua belah pihak, elit pendukung hingga kepada pemilih yang selama ini terbelah begitu keras.
Masyarakat rindu, bahwa Pilkada gubernur Kalsel segera usai. Kepada pucuk elit saling berkomunikasi, lalu bertemu dan berjabat tangan untuk mengatakan pesan demokrasi yang menentramkan dan mendewasakan.
Bertemunya pucuk elit yang menjadi pemeran utama dalam suksesi kekuasaan politik yang demokrasi akan mendistribusikan iklim politik yang adem, sekaligus memberikan awareness hingga ke masyarakat rumput sebagai pemilih agar menyudahi pertentangan panjangnya. Banua ini menunggu semua pihak untuk berkorban menyudahinya.
Awarness ini hanya akan tumbuh sebagai restorasi jika elit sentral berani berkorban menepikan gengsi untuk bertemu tanpa atau dengan perantara. Perbedaan politik biarlah dikembalikan sebagai fitrah demokrasi yang menjadi jalan sepakat selain pilihan hukum agar menyudahi dinamika yang ada. (*)
Signal Cinta PKS
Oleh: Kadarisman
Pemerhati Politik Banua
Kunjungan silaturahmi pengurus DPD PKS Tabalong ke koleganya di Partai Golkar dan Nasdem seminggu terakhir ini dapat dimaknai biasa, apa adanya.
Sesama pengurus partai politik berjumpa sebuah kelumrahan. Begitu mestinya dan begitu adanya. Karena tak mungkin sebuah kebaikan demokrasi dibangun tanpa dibalut dengan banyak perjumpaaan. Perjumpaan yang dilandasi hasrat membangun masyarakat lebih baik menjadi esensi Partai politik itu ada. Maka berjumpa menjadi sebuah keniscayaan.
Namun silaturahim fungsionaris PKS tersebut juga dapat dimaknai lebih dari sekadar itu. Bagaimanapun keputusan berkunjung dengan balutan silaturahim dapat dimaknai sebagai bentuk komunikasi politik pada tujuan politik.
Pesannya bukan temu kangen dan membangun ukhuwah lintas partai saja, tapi merupakan langkah progres betapa PKS tidak ingin menjadi penonton pada pilkada 2024.
Kunjungan tersebut menjadi menarik karena yang menjadi sasaran silaturahimnya adalah Partai Golkar dan Nasdem. Dapat saja dikatakan, silaturahim juga akan menyasar semua partai nantinya, tetapi tak dapat disanggah jika Golkar dan Nasdem menjadi magnet tersendiri.
Golkar harus diakui menjadi partai warisan orde baru yang cukup eksis. Golkar merupakan partai yang memiliki stabilitas meyakinkan dalam kontestasi pilkada dan pemilihan legislatif. Kendati pada pileg 2019 lalu perolehan kursi Golkar mengalami penurunan, namun keterwakilannya masih signifikan. Sementara dalam koalisi pilkada Tabalong 2019 bersama koalisinya Golar harus diakui sebagai pemenangnya.
Dibandingkan dengan Partai Nasdem Golkar jauh lebih berpengalaman. Nasdem hanya memiliki dua kursi di DPRD Tabalong, bahkan jauh berada di bawah perolehan PKS sendiri. Namun yang tak dapat disangkal adalah figur Ketua Nasdem H Norhasani. Sebagai peraih suara terbesar kedua dalam pilkada 2019 lalu. Norhasani memiliki modal elektabilitas yang sangat penting. Nilai ini pasti akan selalu dirawat Norhasani, sehingga Nasdem begitu tampak seksi di mata PKS, bahkan juga oleh partai lainnya, PAN dan Gerindra misalnya pemilik wakil rakyat terbanyak di DPRD.
Silaturahim politik yang dikomandani langsung oleh Ketua DPD PKS, Hj Sumiati tersebut bermakna tersirat. Langkah itu merupakan sebuah kewajaran, karena memang 2024 adalah momentum tepat bagi PKS masuk dalam lingkaran kekuasaan eksekutif.
Dinilai tepat, karena PKS memang memiliki modal keterdukungan suara untuk itu. Pileg 2019, Sumiati, mampu melipatgandakan perolehan kursi partai di dewan dengan meyakinkan, menjadi sekasta dengan Golkar dan Partai PAN.
Sebagai legislator senior yang berulang kali memenangi kontestasi pileg di wilayah Utara, Sumiati memang selayaknya naik kasta, jika tidak bersama koalisi Golkar mestilah bersama koalisi Nasdem. Karena Nasdem dan Golkar belum akan seiring sejalan dalam waktu yang singkat. Namun catatan politik selalu menyisakan tempat yang cair, dapat berubah begitu cepat dengan dukungan dinimaka sosial politik yang berkembang.
Persoalan sekarang, bahwa Pilkada yang sudah memasuki masa tahapan di 2023 terlebih dahulu menunggu hasil pemilihan legislatif 2024. Peningkatan kursi PKS yang signifikan 2019 lalu mesti harus diuji pada pileg 2024. Perolehan kursi pileg teranyar itulah yang kelak menentukan langkah selanjutnya.
Berkaca pada hasil pileg 2024, tak satu pun partai politik di Tabalong yang dapat mengusung paslon dalam pilkada secara sendiri. Namun terlepas dari itu, koalisi partai tetap menjadi hal penting. Semakin besar koalisi, maka potensi kemenangan semakin terbuka. Tapi ini hanya salah satu indikator saja.
Sekali lagi, kunjungan silaturahim DPD PKS dapat dikatakan hal biasa namun juga sebaliknya, sebagai move politik yang membawa “signal cinta”. Langkah ini berkonsekuensi menyeret nama Hj Sumiati, terkerek naik ke tataran public issue, menyeruak sebagai figur yang layak ditimang-timang.
Wallahu’alam bisawab*
Inflasi dan Deflasi, Pilih Mana?
BPS Kabupaten Tabalong
Kandidat Doktor Ekonomi di Yokohama National University, Jepang
Inflasi dan Targetnya
Inflasi atau kenaikan tingkat indeks harga konsumen sudah menjadi momok bagi kebanyakan orang. Sebut saja imbasnya bagi penurunan tingkat daya beli masyarakat. Ketika terjadi inflasi, maka dengan tingkat pandapatan yang sama, secara riil bisa dimaknai terjadinya penurunan tingkat daya beli. Pemerintah juga menyikapinya dengan melakukan penargetan inflasi tahunan (Targeting Inflation Framework). Menurut data Bank Indonesia, dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, pemerintah berhasil menjaga inflasi tahunan dalam kisaran yang ditargetkan yaitu tertinggi pada tahun 2017 sebesar 3,61% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 2,72%. Sedangkan inflasi tahunan di Indonesia pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 3% (dengan deviasi 1%). Apabila ada kemungkinan terjadinya penyimpangan besaran inflasi terhadap target yang telah ditetapkan, pemerintah akan menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk menetralisir penyimpangan tersebut.
Deflasi
Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan tingkat indeks harga konsumen. Besaran deflasi dinyatakan dalam negatif (-). Penurunan harga mungkin saja dimaknai sesuatu yang baik bagi konsumen karena tingkat harga yang lebih rendah atau lebih murah. Akan tetapi, deflasi juga merupakan ancaman bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan rendahnya tingkat harga, pendapatan bagi produsen juga menurun yang akan berakibat pada penurunan output barang dan jasa, imbas dari rendahnya tingkat upah dan berkurangnya tenaga kerja. Oleh karena itu, jika dilihat secara agregat, deflasi bisa memicu resesi dan meningkatnya jumlah pengangguran. Bagi Indonesia, deflasi jarang terjadi sepanjang tahun dan hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu saja. Bahkan tidak pernah tercatat terjadinya deflasi jika dilihat secara tahunan. Lain halnya dengan Jepang, negara ini berupaya untuk memerangi deflasi di negaranya. Berdasarkan data Bank Dunia, sejak terjadinya deflasi tahun 1995, Jepang sering mengalami deflasi tahunan dan beberapa kali terjadi inflasi tahunan yang relatif sangat rendah. Inflasi tahunan tertinggi di Jepang sejak tahun 1995 adalah pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,76% sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar -1,35%. Oleh karena itu, pemerintah Jepang berupaya keras menciptakan inflasi di negaranya, salah satunya yang paling terkenal adalah penggunaan tingkat suku bunga negatif pada BoJ Interest Rate sejak 2016. Tujuan utama kebijakan moneter ini adalah menstimulasi penggunaan uang oleh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan barang dan jasa serta terciptanya inflasi.
Inflasi dan Deflasi, Pilih Mana?
Berkaca pada situasi dimana ada negara-negara yang berupaya untuk menciptakan inflasi dan menghindari deflasi, mungkin jawaban sementara dari pertanyaan di atas adalah inflasi. Inflasi boleh saja tidak disukai konsumen dengan adanya peningkatan harga. Akan tetapi bagi perekonomian, inflasi yang terkendali bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan output nasional. Beberapa teori mengemuka tentang hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan itu bisa berupa positif, negatif, bahkan ada yang mengatakan tidak ada hubungan sama sekali. Pada akhirnya, muncullah suatu teori yang menyatakan bahwa inflasi memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai mencapai ambang batas inflasi tertentu, lalu memberikan pengaruh yang negatif jika melebihi ambang batas tersebut. Seberapa besar ambang batas inflasi tersebut, para peneliti menyarankan berbagai tingkat seperti 5%, 7%, 9%, 13%, bahkan ada yang menyatakan 20%. Terlepas dari semua ambang batas yang ditemukan para peneliti tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan inflasi tidak pernah melebihi dari 10% sejak tahun 2001 dan target tersebut terus diturunkan sampai tahun 2020. Penargetan inflasi tahunan sangat penting untuk pelaku bisnis dan masyarakat dalam aktifitas ekonomi mereka selama periode satu tahun ke depan. So, jangan alergi mendengar inflasi, asalkan masih terkendali.