”Opini WTP ini harus berkolerasi dengan indikator yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk lebih baik lagi”, jelas Abdul Hadi.
PARINGIN, Mercubenua.net – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengganjar Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan predikat dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kinerja pengelolaan keuangan.
Membanggakan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan di bawah Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati H Abdul Hadi dan Supiani tahun ini mendapat nilai WTP tertinggi se Kalimantan Selatan ( Kalsel). WTP tersebut secara beruntun selama 9 tahun terus disabet Bumi Sanggam dengan dengan kualitas pengelolaan keuangan yang meningkat.
Predikat Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar kepada kepada Bupati Balangan H Abdul Hadi dan Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru, Selasa (17/5/2022) kemaren ketika penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2021.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar menyampaikan predikat WTP merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah yang diserahkan setelah terpenuhinya indikato yang menunjukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar dan aturan.
Dalam kesempatan tersebut atas nama BPK RI, M Ali memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemkab Balangan yang berhasil secara beruntun 9 kali mempertahan raihan Opini WTP.
“Capaian pengelolaan keuangan di Pemkab Balangan telah menunjukkan peningkatan kualitas. Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Balangan atas capaian Opini WTP yang ke sembilan ini,” kata M Ali Asyhar.
Terpisah, Bupati Balangan H Abdul Hadi mengaku bersyukur kinerja pegelolaan keuangan pemda Balangan diganjar BPK RI opini WTP.
Opini WTP tersebut tegas Bupati Balangan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditentukan.
“Kita bersyukur, dengan hasil predikat ini menunjukan bahwa hasil kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Balangan telah mendekati standar akuntansi pemerintahan”, tutur Abdul Hadi.
Terkait predikat opini WTP, Abdul Hadi mengingatkan jajarannya mengenai empat indikator utama pengelolaan keuangan yang harus berkolerasi seperti yang disampaikan BPK RI sebelumnya dalam pembinaan. Yaitu, berupaya menekan angka kemiskinan, IPM, Gini Rasio dan menekan anagka pengangguran.
Kedepan, ia berharap semua pihak atau elemen bisa bersama-sama mendukung hal ini untuk dapat ditingkatkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
”Opini WTP ini harus berkolerasi dengan indikator yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk lebih baik lagi”, jelas Abdul Hadi.
Diketahui berdasarkan informasi dari BPK Perwakilan Kalsel, Pemkab Balangan mendapatkan nilai LHP dengan angka 90,72 persen. (mer/din)
