“Ini sengaja kita angkat lagi ke DPR, biar pendidikan ini jadi perhatian kita semua, kita kawal bersama,” tandas Hudzaifah.
TANJUNG, Mercubenua.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong melalui Komisi I berencana akan memanggil sejumlah pihak terkait menyusul adanya aduan persoalan biaya study yang berdampak pada kelangsungan pendidikan mahasiswa.
Langkah ini diambil menyikapi penyampaian aspirasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah (STIT) Tabalong ketika turut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Tabalong bersama sejumlah LSM, Ormas dan Serikat Pekerja hingga Ojol, Kamis (30/4/2026).
Ketua BEM (STIA) Tabalong, Hudzaifah mengungkapkan masih banyak mahasiswa kurang mampu yang belum mendapatkan beasiswa, meskipun sangat membutuhkan dukungan tersebut.
“Kami menyampaikan aspirasi terkait masalah pendidikan yang masih belum merata di Kabupaten Tabalong. Ada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan beasiswa, tetapi belum mendapatkannya,” ujar Hudzaifah.
Lebih lanjut, Hudzaifah menyampaikan, kondisi tersebut bahkan berdampak serius terhadap keberlangsungan studi mahasiswa. Sebab keterbatasan biaya ini ada mahasiswa yang terpaksa harus berhenti kuliah.
“Ada kawan kami yang harus putus kuliah karena biaya tidak mencukupi,” ungkapnya.
Hudzaifah menambahkan sebenarnya komunikasi dengan Pemerinta daerah sudah dilakukan dan memang ada informasi program beasiswa, bahkan kabarnya akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), namun sampai sekarang belum ada kejelasan.
“Ini sengaja kita angkat lagi ke DPR, biar pendidikan ini jadi perhatian kita semua, kita kawal bersama,” tandas Hudzaifah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Tabalong, H Akhmad Helmi menyatakan segera akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Kami akan memanggil dinas terkait, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB serta pihak lain yang berwenang, untuk meminta penjelasan,” kata Helmi kepada wartawan usai RDP.
“Ada mahasiswa yang sampai putus kuliah karena kendala biaya, ini tidak boleh dibiarkan,” tambahnya.
Menurutnya, DPRD perlu memastikan apakah permasalahan ini disebabkan oleh kendala administratif hingga keterbatasan anggaran.
Helmi menegaskan akan menindaklanjuti persoalan ini dan mendorong adanya perbaikan sistem agar program beasiswa benar-benar tepat sasaran serta dapat menjamin keberlangsungan studi mahasiswa di Bumi Sarabakawa. (din)
