357 total views, 2 views today
“Beberapa ponpes memang sudah ada yang mendapatkan, karena ada Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah sebagai agenda pendidikan didalamnya, sementara yang tidak ada jenjang pendidikan tersebut tidak dapat sama sekali,” ujar Murjani.
TANJUNG, Mercubenua.net – Yayasan Pondok Pesantren Tabalong (YPPT) bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tabalong sampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong agar Pondok Pesantren (Ponpes) bisa Mandiri dan Sejahtera.
Hal tersebut dilakukan dalam kesempatan audiensi dengan Komisi I DPRD Tabalong, senin kemaren.
Ketua Komisi I DPRD Tabalong, H Akhmad Helmi mengatakan banyak hal yang disampaikan YPPT dalam upaya mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ponpes.
“YPPT menyampaikan aspirasi terkait kemandirian dan kesejahteraan Ponpes di Tabalong, salah satunya peningkatan insentif guru,” kata Helmi.
Berdasarkan penyampaian YPPT, Helmi menyebutkan ada guru ponpes hingga saat ini masih belum menerima insentif dari Pemerintah Daerah (Pemda). Terkait hal ini, ungkap Helmi akan segera dilakukan tindaklanjut bersama pihak terkait.
“Jadi Ustadz dan Ustadzah atau guru ponpes masih ada yang belum menerima insentif sebagaimana guru-guru di Sekolah Aliyah atau Tsanawiyah,” jelasnya.
Helmi menegaskan sesuai dengan data-data yang disampaikan kepada DPRD Tabalong, aspirasi tersebut akan segera disampaikan kepada pihak terkait.
“Langkah-langkah selanjutnya, kita (Komisi I) akan segera koordinasi dengan Pemda dalam hal ini melalui mitra kerja di Bagian Kesra Setda Tabalong, kita sepakat akan mendukung penuh kemandirian pesantren, termasuk kesejahteraan para gurunya,” tegasnya.
Sebelumnya, Dr H Murjani Ketua YPPT menjelaskan selain menyampaikan aspirasi, kedatangan pihaknya ke DPRD Tabalong untuk meminta pendampingan agar para guru-guru ponpes bisa mendapatkan insentif sebagaimana guru di Sekolah MA/MTS.
“Beberapa ponpes memang sudah ada yang mendapatkan, karena ada Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah sebagai agenda pendidikan didalamnya, sementara yang tidak ada jenjang pendidikan tersebut tidak dapat sama sekali,” ujar Murjani.
Kendati demikian, saat ini belum semua guru ponpes terakomodir untuk mendapatkan insentif tersebut, sementara yang sudah dapat pun jumlahnya juga tidak sama dengan guru-guru di MA/MTS.
“Guru-guru di pesantren inikan masa baktinya sudah banyak yang lama, kemudian masih banyak yang belum dapat honor daerah. Kita mengharapkan pemerataan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain,” imbuh Murjani.
Sementara, Sahidul Bahri Kepala Kemenag Tabalong memberikan apresiasi terhadap DPRD Tabalong yang akan mengakomodir aspirasi ponpes dengan segera melakukan tindak lanjut.
“Terkait dengan kemandirian dan kesejahteraan Ponpes, intinya mereka (DPRD) mengakomodir apa yang menjadi keinginan, mudahan pesantren-pesantren kita tambah maju”, tandasnya.
Selain hal tersebut salah satu yang juga dikemukakan dalam audiensi itu ialah bantuan pendidikan lanjutan untuk para guru ponpes yang masih ada belum bergelar sarjana.
Yayasan Pondok Pesantren Tabalong (YPPT) sendiri merupakan sebuah forum koordinasi pesantren-pesantren yang terdapat di Kabupaten Tabalong. (mer/din)
