“Ini menjadi harapan bagi tenaga non database yang telah lama mengabdi. Ke depan, pengabdian dan asal daerah kita harapkan bisa menjadi pertimbangan,” harap Arif.
PARINGIN, Mercubenua.net – Tenaga honorer non database yang tidak terakomodir dalam skema PPPK paruh waktu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan.
Untuk mempertegas kejelasan status mereka, DPRD Balangan menyambangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) langsung mengkonsultasikan hal tersebut, Selasa lalu.
Wakil Ketua I DPRD Balangan, Muhammad Rizkan, menegaskan pihaknya akan berupaya mengawal dan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer non database agar terakomodir dalam kebijakan nasional.
“DPRD Balangan akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi honorer non database agar tidak terabaikan dalam kebijakan nasional,” kata Rizkan.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Balangan, Saiful Arif menyampaikan, berdasaarkan konsultasi tersebut, KemenPANRB saat ini masih merancang Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam membuka formasi CPNS selanjutnya. Ia mengharapkan dalam rancangan tersebut, pengabdian yang lama serta status sebagai putra daerah menjadi pertimbangan sebagai nilai tambah dalam proses penerimaan CPNS berikutnya.
“Ini menjadi harapan bagi tenaga non database yang telah lama mengabdi. Ke depan, pengabdian dan asal daerah kita harapkan bisa menjadi pertimbangan,” harap Arif.
Disisi lain, salah satu perwakilan Aliansi Honorer Non Database Balangan, Muhammad Fajar, menaruh harapan besar kepada DPRD Balangan agar tenaga honorer non database tetap mendapatkan perhatian dan peluang yang adil dalam rekrutmen ASN.
“Kita harap sinergi DPRD Balangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus terjalin baik, sehingga solusi yang berkeadilan bagi tenaga honorer non database dapat terwujud ke depan,” tandas Fajar.
Diketahui, sebagai langkah konkret di daerah, DPRD Kabupaten Balangan juga tengah merancang program bimbingan belajar (bimbel) persiapan CPNS, khususnya bagi PJLP dan tenaga honorer non database yang belum masuk dalam skema PPPK paruh waktu. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan serta daya saing putra-putri daerah Balangan.
Sebagai tambahan, selain Muhammad Rizkan, Saiful Arif, dan perwakilan Aliansi Honorer Non Database Balangan, konsultasi bersama KemenpanRB tersebut juga turut dikuti BPKSDM Balangan Bidang Penerimaan, Pemberhentian dan Informasi. (din)
