
“Kita ingin mewujudkan Tabalong yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan,” imbuh Hamida.
TANJUNG, Mercubenua.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong mulai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tabalong tahun 2026.
Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah, memandang Musrenbang menjadi sarana penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Terutama untuk memastikan kebijakan yang diambil relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kesempatan membuka kegiatan Musrenbang di Kecamatan Bintang Ara dan Haruai yang dilaksanakan secara bergiliran pada Selasa (11/02/2025) lalu.
“Kita mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar kebijakan yang diambil relevan dengan kebutuhan,” kata Pj Bupati Tabalong Hj Hamida Munawarah.
Dalam arahannya, Hamida menekankan usulan-usulan yang disampaikan hendaknya bersifat prioritas berdasarkan urgensi dan potensi dampak terhadap masyarakat serta ketersedian anggaran.
“Lakukan identifikasi masalah dan prioritas kemudian selaraskan antara usulan dari kecamatan dengan program pemerintah daerah,” tegasnya.
Hamida menjelaskan gambaran RKPD Kabupaten Tabalong 5 tahun ke depan adalah mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong terpilih yakni Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).
“Kita ingin mewujudkan Tabalong yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan,” imbuh Hamida.
Diketahui, sejumlah usulan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang disampaikan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan Bintang Ara salah satunya ialah meminta pembangunan akses jalan yang memadai untuk menuju Desa Hegarmanah dan Dambung.
Sama seperti di Bintang Ara, Musrenbang di Kecamatan Haruai juga menyampaikan berbagai usulan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. (mer/din)