“Kalau HSU dan Tanjung mau membiayai (pembangunan) sodetan, misalnya HSU ada Rp10 miliar, Tanjung berapa? sisanya nanti provinsi siap membantu. Berapa pun, provinsi siap. Tapi harus ada perencanaannya dulu, disepakati bersama,” jelas Muhidin.
AMUNTAI, Mercubenua.net – Persoalan banjir yang terus terjadi hampir setiap tahun di sejumlah daerah, khususnya Banua Enam, harus ditangani secara konkret dan terencana, bukan sekadar seremonial.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Enam di Aula Ideham Khalid Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (11/2/2026).
Ia menekankan setelah rapat ini semua pihak harus langsung bergerak melakukan perencanaan bersama. “Jangan hanya rapat koordinasi saja, tapi setelahnya “hinip” (diam),” tegas Gubernur Kalsel.
Menurutnya, salah satu pangkal persoalan banjir adalah belum optimalnya saluran pengalihan air atau sodetan dari sungai yang mengalami pendangkalan.
“Kalau sungainya dangkal, pasti banjir. Makanya perlu pengerukan dan pembuatan saluran air,” ujarnya.
Muhidin juga menyebut HSU dan Tabalong perlu memikirkan pembangunan sodetan atau kanal saluran air yang dialirkan ke sungai terdekat atau Sungai Barito, termasuk kemungkinan pembangunan bendungan di wilayah hulu Tabalong. Perencanaan tersebut, ungkap Gubernur sudah ada di Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Kalau HSU dan Tanjung mau membiayai (pembangunan) sodetan, misalnya HSU ada Rp10 miliar, Tanjung berapa? sisanya nanti provinsi siap membantu. Berapa pun, provinsi siap. Tapi harus ada perencanaannya dulu, disepakati bersama,” jelas Muhidin.
Lanjutnya, selain pembangunan sodetan, pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan juga menjadi fokus. Ia mencontohkan normalisasi sungai di HSS yang dinilai efektif mengurangi resiko banjir.
Ia menegaskan pentingnya peran BWS dalam mengontrol dan mengawal rencana teknis, mengingat sebagian kewenangan berada di pemerintah pusat.
Saat memberikan arahan dalam rakor tersebut, Gubernur menambahkan kemungkinan berkolaborasi dengan TNI melalui program TMMD untuk mendukung pembuatan kanal penanganan banjir. Termasuk upaya modifikasi cuaca jika diperlukan untuk mencegah banjir.
“Kita kabupaten dan provinsi membangun sodetan, pemerintah pusat melalui kementerian PUPR lewat Balai Sungai membangun bendungan. Ini harus kolaborasi,” tegasnya.
Disisi lain, Bupati Tabalong Ir HM Noor Rifani menegaskan banjir di Banua Enam, termasuk di Tabalong, merupakan bencana rutin yang memerlukan penanganan komprehensif.
Terkait rencana sodetan di wilayah HSU jika memang beririsan dengan Tabalong, ia menyatakan siap mendukungnya apabila diperlukan.
“Saya tidak tahu perencanaan (penanggulangan banjir) Amuntai, tapi kalau memang ternyata sodetannya beririsan dan memerlukan Tabalong, kita siap. Intinya begitu,” tegasnya.
Ia menilai yang diperlukan Tabalong untuk menangani masalah banjir, adalah melalui normalisasi sungai-sungai, baik yang kecil maupun tersier.
“Itu lebih mengena, karena saya lihat banyak sungai kita yang sudah mulai mengalami pendangkalan. Makanya saya memerlukan eskavator ampibi, untuk menormalisasikan sungai kita, melancarkan air dan juga untuk pertanian kita nantinya,” jelas H Fani sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Bupati HSU H Syahrujani, mengungkapkan bencana banjir di wilayahnya setiap tahun semakin parah dan menjadi momok luar biasa bagi masyarakat, karena tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada.
“Harus ditangani secara konprehensif, ini (rakor) untuk merumuskan hal yang sangat penting, untuk pencegahan banjir di Banua Enam”, tandas Bupati HSU.
Diketahui, Rakor tersebut diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, Balangan, HSU, HST, HSS dan Tapin, serta juga hadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin. (din)
