“Saya kira ini sangat wajar, tuntutan warganya itulah yang diperjuangkan mereka (Kepala Desa),” ucap H Helmi.
TANJUNG, Mercubenua.net – 18 Desa Ring 1 PT Adaro Indonesia dan Mitra di Kabupaten Tabalong menyampaikan sejumlah tuntutan.
Salah satunya ialah menuntut Adaro dan Mitra agar turut serta dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur terhadap desa yang terdampak langsung dari aktivitas tambang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Padang Panjang, Bumukti Persatuan Desa Ring 1 Adaro dan Mitra Tabalong saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabalong bersama Adaro Grup, di Kantor Dewan setempat, Senin (10/11/2025).
Selain hal itu, dalam RDP, secara urut satu persatu tuntutan disampaikan langsung ke perusahaan. Diantaranya, menuntut perusahaan batu bara ini supaya juga berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah desa Ring 1. Termasuk mendukung pengembangan BUMDesa dengan menjadikannya sebagai mitra kerja Sub kontraktor dari PT Adaro dan Mitra.
Selain itu, Sekretaris Persatuan Desa Ring 1 Adaro dan Mitra Tabalong itu, juga menyampaikan tuntutan mereka terhadap perusahaan ini agar memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal, khususnya yang berada pada desa Ring 1.
Bukan itu saja, mereka juga menuntut PT Adaro dan Mitra untuk lebih memperhatikan lagi tentang budaya dan kearifan lokal hingga kesejahteraan warga di wilayah Ring 1.
Tuntutan lainnya, PT Adaro dan Mitra diminta harus melibatkan kepala desa Ring 1 dalam penyusunan tim perumusan terkait penggunaan program CSR.
Persatuan Desa Ring 1 ini juga meminta agar Adaro dan Mitra menyiapkan beasiswa khusus bagi warga mereka minimal setiap desa ada satu orang per tahun.
Dalam kesempatan itu, mereka juga mengeluhkan banyaknya komplen warga yang lambat ditindak lanjuti.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Tabalong H Akhmad Helmi menilai tuntutan-tuntutan yang dilayangkan Persatuan Desa Ring 1 Adaro dan Mitra merupakan suatu hal wajar disampaikan.
“Saya kira ini sangat wajar, tuntutan warganya itulah yang diperjuangkan mereka (Kepala Desa),” ucap H Helmi dalam wawancara usai RDP.
“Mereka (Kades) juga ada menyampaikan terkait kebutuhan dasar lainnya. Diantaranya seperti Desa Padang Panjang dan Warukin agar dapat bantuan suplai air bersih dari Adaro dan Mitra, karena saat ini masih belum terlayani jaringan PDAM,” tambahnya.
Helmi mengungkapkan pihaknya menyambut positif respon Adaro dan Mitra Kerja terhadap beberapa tuntutan tersebut.
Soal tenaga kerja yang juga mengemuka dalam RDP, Helmi berharap PT Adaro Indonesia sebagai pemegang IUP Khusus agar menekan mitra kerjanya, untuk mencontoh Sub Kontraktor yang sudah menjalankan hal-hal yang mendukung terhadap keberadaan tenaga kerja lokal.
Disisi lain, dalam forum RDP itu, salah satu perwakilan dari PT Adaro Indonesia, Joko Susilo, menjelaskan beberapa hal yang sudah dilaksanakan pihaknya melalui pembinaan program CSR.
Mulai dari upaya menggerakkan ekonomi, bina desa hingga pencarian pemuda pelopor.
Terkait, tindak lanjut yang dianggap lamban terhadap keluhan, ia menyampaikan hal tersebut membutuhkan mekanisme untuk menentukan sebuah keputusan.
“Birokrasi kami (Adaro) sangat panjang, untuk mengambil keputusan harus dikomunikasikan hingga tingkatan atas (pimpinan), kami tidak bisa langsung menentukan,” tandasnya. (mer/din)
