“Ketika pemilihan dikembalikan ke DPRD, kontrol publik menjadi terbatas dan potensi transaksi politik semakin besar,” katanya.
PARINGIN, Mercubenua.net – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD terus menjadi atensi publik.
Terbaru, Mahasiswa Universitas Sapta Mandiri (UNIVSM) melalui kolaborasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (HIMAKOM) dan Fraksi Literasi Muda membedah wacana tersebut dengan seminar dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal.
Ketua BEM UNIVSM, Abdullah, menilai skema pemilihan tidak langsung rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. “Pilkada langsung memang belum sempurna, tetapi solusinya adalah memperbaiki sistem pengawasan, bukan mencabut hak rakyat untuk memilih,” ujarnya, Rabu kemarin.
Ketua Fraksi Literasi Muda, Muhammad Halim Ihsan menjelaskan ini adalah respons atas kembali menguatnya diskursus pilkada tidak langsung di tingkat nasional, dan juga langkah untuk meningkatkan pengetahuan di masyarakat, khususnya generasi muda, agar memahami isu ini secara utuh dan tidak hanya menerima narasi dari elite politik.
“Wacana tersebut menyentuh langsung hak konstitusional warga negara dalam menentukan pemimpinnya,” ujarnya.
Disisi lain, Pengamat Politik Banua, Kadarisman, menilai pilkada melalui DPRD berisiko melemahkan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat. Ia menekankan bahwa sistem pemilihan langsung telah memberi ruang partisipasi publik yang lebih luas sejak era reformasi.
“Ketika pemilihan dikembalikan ke DPRD, kontrol publik menjadi terbatas dan potensi transaksi politik semakin besar,” katanya.
Diketahui, dalam seminar ini turut mengahdirkan narasumber dari Kesbangpol Balangan yang menyampaikan tentang evaluasi terhadap pilkada langsung tetap diperlukan, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang. Termasuk menjunjung prinsip kedaulatan rakyat dan transparansi.
Melalui seminar tersebut, mahasiswa berharap diskusi tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat melahirkan rekomendasi kebijakan dan memperluas edukasi publik tentang pentingnya menjaga kualitas demokrasi di daerah. (din)
