“Kalau tidak berkontribusi tidak usah ada di Tabalong, korelasinya harus jelas untuk pemda dan masyarakat itu apa,” tegas Ketua DPRD Tabalong.
TANJUNG, Mercubenua.net – Banyaknya keluhan warga terhadap masih rendahnya serapan tenaga kerja lokal dari perusahaan yang melakukan operasi di Kabupaten Tabalong disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Salah satu anggota DPRD Tabalong, Remon Bhima Persadha, menilai penerimaan tenaga kerja lokal di daerah masih belum berimbang.
“Tenaga kerja yang dikerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masih belum berimbang. Utamanya di Tabalong, kami belum melihat,” tuturnya usai RDP bersama PT Adaro dan Mitra, beberapa waktu lalu.
Remon yang juga Ketua DPD Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Kabupaten Tabalong ini, mengungkapkan, pihaknya melalui Komisi I sebelumnya telah meminta data terhadap kouta untuk tenaga kerja lokal tetapi hingga saat ini belum diberikan oleh pihak perusahaan.
“Kami ingin tahu juga seperti apa keinginan perusaahaan terhadap tenaga kerja lokal, kouta untuk Tabalong,” jelasnya.
Remon memandang banyaknya keluhan masyarakat soal sumbangsih perusahaan terutama dalam menyerap tenaga kerja lokal yang marak disampaikan melalui media sosial ataupun secara langsung kepada dirinya merupakan hal yang wajar.
“Hal yang wajar (keluhan), karena susahnya masuk (bekerja) ke perusahaan bagi tenaga lokal,” ucapnya.
Sebagai salah satu tokoh muda di Sarabakawa, Remon berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tabalong agar bisa memprioritaskan tenaga kerja setempat.
Ia mendorong perusahaan bisa membangun komunikasi dan kolaborasi untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal, salah satunya melalui program pemagangan.
“Di Tabalong masih banyak pengangguran. Kami berharap perusahaan-perusahaan memperhatikan dan membudayakan anak-anak Tabalong,” tandasnya.
Senada dengan Remon, Legislator lainnya Ferry Elpeni mengimbau perusahaan yang ada di Tabalong turut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya hal ini bukan kali ini saja, mulai dari dahulu kita menghimbau kepada perusahaan agar menggunakan tenaga kerja lokal,” tegas Ferry.
Soal skill atau keahlian, ia mengharapkan pihak perusahaaan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terutama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).
“Perlu koordinasi, kebutuhan perusahaan apa? lalu, kita melalui BLK atau bursa kerja memberikan pelatihan kepada pemuda di Tabalong, sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Ferry.
“Kita mengharapkan koordinasi ini, supaya tenaga kerja daerah terpakak, harus memakai (memperkerjakan) banyak orang Tabalong. Terutama bagi warga yang terdampak langsung aktivitas kegiatan perusahaan,” tambahnya.
Ferry menjelaskan, selama ini masyarakat memang sering mengeluhkan soal perusahaan yang tidak banyak memperkerjakan tenaga-tenaga lokal.
“Perusahaan selama banyak merekrut (tenaga kerja) dari luar, kita tidak melarang orang luar bekerja di Tabalong, cuma bisa porsinya harusnya lebih besar untuk Tabalong,” pungkasnya.
Ia menambahkan menjadikan warga lokal sebagai pekerja perusahaan ada keuntungan.
Salahnya cost perusahaan yang bakal lebih rendah. Tidak perlu memfasilitasi tiket pesawat hingga mess karyawan karena karena domisili pekerjanya di tempat.
Sebelumnya Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipi, dalam kesempatan RDP, menegaskan ada timbal balik keuntungan bagi masyarakat dan Pemda dengan berdirinya sebuah perusahaan di daerah.
“Kalau tidak berkontribusi tidak usah ada di Tabalong, korelasinya harus jelas untuk pemda dan masyarakat itu apa,” tegas Ketua DPRD Tabalong. (mer/din)
