“Mengingat (pembangunan) bendungan ini dari provinsi atau pusat, tentu tergantung mereka lagi, tapi kita rencana akan menyiapkan lahanya. Kolaborasinya disitu” kata H Fani.
AMUNTAI, Mercubenua.net – Bupati Tabalong Ir HM Noor Rifani (H Fani) bersama Wakil Bupati Habib Muhammad Taufani Alkaf (Habib Taufani) dan Organisasi Perangkat Dearah (OPD) terkait mengikuti rapat koordinasi Rencana Penanggulan Banjir di Kawasan Banua Enam di Amuntai, Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (11/2/2026).
Pengendalian debit air menjadi konsep utama yang sedang direncanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong untuk mengupayakan penanggulangan banjir di Banua Enam, terutama di Bumi Sarabakawa.
H Fani menjelaskan di Tabalong sendiri terdiri dari dua sungai. Yakni, Sungai Tabalong Kanan dan Sungai Tabalong Kiwa. Seperti diketahui, apabila di bagian hulu kedua sungai itu terjadi hujan dengan intensitas tinggi, maka debit air akan cepat tingi dan meluap.
Menurutnya, karena Tabalong ada di daerah hulu, jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir. Bukan saja menanggulangi banjir, apabila itu terealisasi, ia yakin langkah itu juga akan membawa dampak positif terhadap sektor pertanian dan perikanan.
“Pertama kita ingin Bendungan Jaro 2 segera bisa diselesaikan. Ini untuk Sungai Tabalong Kanan. Kalau ini diselesaikan, Insya Allah bisa untuk pertanian, perikanan dan penanggulangan banjir,” ujar H Fani, saat diwawancara.
“Kita juga sudah melakukan FS (Feasibility Study) dengan pihak Balai (Balai Wilayah Sungai/BWS) terhadap Bendungan Sungai Kumap. Ini untuk Sungai Tabalong Kiwa,” tambahnya lagi.
Disoal kapan realisasi kedua bendungan tersebut, H Fani menjelaskan untuk Sungai Tabalong Kiwa, jika berbicara perencanaan, dan sudah melakukan FS, tahap selanjutnya adalah Detail Engineering Design (DED) kemudian baru pelaksanaan proyek. Ini tukas bupati, membutuhkan kolaborasi antara Provinsi maupun Pemerintah pusat melalui BWS. Pasalnya masing-masing kewenangan berbeda dan tidak bisa dilakukan intervensi langsung.
“Mengingat (pembangunan) bendungan ini dari provinsi atau pusat, tentu tergantung mereka lagi, tapi kita rencana akan menyiapkan lahanya. Kolaborasinya disitu” kata H Fani.
Sementara untuk Sungai Tabalong Kanan, ia mengungkapkan pembangunannya akan dilanjutkan pada tahun ini. “Tadi kami sudah cek, tahun 2026, tahun ini akan dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan dan selesai, satu sudah yang kita dapat. Tabalong Kanan sudah relatif aman,” ungkap H Fani.
H Fani menilai apabila kondisi Tabalong Kiwa dan Kanan sudah aman (ada bendungan), maka di bagian selatan juga akan aman. Kemudian, apabila terjadi hujan secara bersamaan di antara dua hulu sungai ini, maka debit air bisa dikendalikan.
“Bila hujan terjadi bersamaan kita tampung dulu, kita buka bergantian. Inikan konsep mengatur air sebenarya,” jelasnya.
Meski demikian, upaya penanggulangan banjir di Tabalong bagian selatan juga tetap harus menjadi perhatian. “Kita juga jangan lupa dengan daerah hilirnya, Sungai Tabalong Kanan dan Kiwa bertemu di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, ini juga sampai ke Amuntai,” imbuhnya.
Tabalong untuk penanggulangan banjir, tutur H Fani perlu melakukan normalisasi terhadap sungai-sungai maupun saluran tersier.
“Itu lebih mengena, karena saya lihat banyak sungai kita yang sudah mulai mengalami pendangkalan. Makanya saya memerlukan escavator ampibi, untuk menormalisasikan sungai kita, melancarkan air dan juga untuk pertanian kita nantinya,” jelas H Fani sapaan akrabnya.
H Fani juga menambahkan upaya-upaya lain Tabalong dalam rangka penanggulangan banjir. Yaitu, menetapkan peraturan tentang bangunan gedung dan kearifan lokal yang dilakukan. Termasuk pengaturan tata ruang yang menetapkan kawasan resapan air yang tidak boleh dibangun.
“Kita juga berupaya bersama-sama melakukan reboisasi. Kemarin sudah dilaunching dalam rangka Indonesia Asri melalui gema Jalin. Kita mewajibkan setiap PNS yang ingin naik pangkat, jabatan ataupun berkala harus menanam pohon,” kata H Fani lagi.
Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, rapat koordinasi ini juga diikuti Bupati maupun Wakil Bupati serta OPD terkait dari Kabupaten HSU, Balangan, HST, HSS dan Tapin. Termasuk Gubernur Kalsel serta BWS Kaliamantan III Banjarmasin. (din)
